- garagedangeli – Ada-ada saja terobosan Thailand dalam pengelolaan pariwisatanya. Terbaru, Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand berencana mengutip biaya keberangkatan sebesar 1.000 baht (sekitar Rp 531.000) bagi setiap warga negara Thailand yang bepergian ke luar negeri .
Menteri Pariwisata dan Olahraga Surasak Phancharoenworrakun mengaku akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan mengenai pemberlakuan kembali Undang-Undang Pajak Keberangkatan. Undang-undang tersebut sebelumnya diberlakukan dengan biaya 500 baht (sekitar Rp 265.000) yang dikenakan kepada wisatawan Thailand yang bepergian ke luar negeri .
Besaran Pajak dan Target Pendapatan
Mengutip The Thaiger, Rabu (29/4/2026), dalam draf revisi undang-undang, warga negara Thailand akan diwajibkan membayar 1.000 baht per perjalanan ke luar negeri.
Surasak mengatakan langkah ini dapat menghasilkan lebih dari 10 miliar baht setiap tahunnya . Pendapatan tersebut akan digunakan untuk mendukung skema perjalanan dengan pembayaran bersama pemerintah (co-payment scheme), yang beroperasi dengan anggaran tahunan sekitar 10 miliar baht .
Dana tersebut dialokasikan untuk program “Tiew Khon La Krueng” (Half-Half Thai Travel), program stimulus yang bertujuan mendorong perjalanan domestik dan mendukung perekonomian nasional serta usaha lokal .
Pengecualian dan Alasan Kebijakan
Surasak menyatakan bahwa biaya tersebut hanya akan berlaku untuk warga negara Thailand, dengan pengecualian bagi pengunjung asing yang meninggalkan negara tersebut . Ia menambahkan bahwa biaya tersebut kemungkinan tidak akan memengaruhi keputusan perjalanan, menunjukkan bahwa biaya tiket pesawat tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi perjalanan ke luar negeri .
Dasar hukum kebijakan ini adalah Undang-Undang Darurat Pajak Keberangkatan 1983 (Emergency Decree on Departure Levy BE 2526) yang masih berlaku, dengan batas maksimal pajak 5.000 baht per keberangkatan .
Kritik dari Asosiasi Agen Perjalanan Thailand (ATTA)
Meski demikian, Asosiasi Agen Perjalanan Thailand (ATTA) memiliki pandangan berbeda atas kenaikan biaya keberangkatan tersebut.
Adith Chairattananon, Sekretaris Jenderal Kehormatan ATTA, mempertanyakan waktu dan alasan penerapan pajak ini. Ia memperingatkan bahwa dengan kenaikan Biaya Layanan Penumpang (Passenger Service Charge) menjadi lebih dari 1.200 baht, ditambah rencana biaya pariwisata 300 baht, pajak keberangkatan ini akan mendorong total biaya tambahan hingga sekitar 2.500 baht .
“Ini akan menimbulkan dampak psikologis yang parah pada basis pasar kami, terutama wisatawan liburan jarak pendek yang hemat anggaran,” peringat Adith .
Chotechuang Soorangura, Wakil Presiden ATTA, mengkritik kurangnya transparansi terkait alokasi anggaran. Ia juga memperingatkan bahwa pengurangan permintaan perjalanan ke luar negeri dapat berdampak negatif pada penerbangan masuk ke Thailand, karena lalu lintas udara bergantung pada permintaan dua arah untuk mempertahankan kapasitas .
“Jika kami secara artifisial mengecilkan permintaan perjalanan keluar, maskapai penerbangan – yang sudah terbebani oleh biaya operasional – akan terpaksa lebih memotong rute internasional. Akibatnya, pengurangan kapasitas penerbangan ini akan berdampak langsung dan negatif pada pasar pariwisata masuk Thailand juga,” jelas Adith .
Kriangphon Piyaekchai, Wakil Presiden ATTA lainnya, menyarankan bahwa pemerintah dapat mencari sumber pendapatan alternatif tanpa membebani wisatawan. Opsi yang diusulkan termasuk mengatur operator tidak berlisensi (seperti akomodasi ilegal) untuk memperluas basis pajak, serta melanjutkan insentif pariwisata yang memerlukan pendanaan terbatas seperti pemotongan pajak untuk perjalanan domestik .
Status Kebijakan Saat Ini
Surasak mengonfirmasi bahwa rencana ini masih dalam tahap studi dan diskusi dengan Kementerian Keuangan. Belum ada jadwal pasti untuk menyampaikannya ke kabinet untuk persetujuan .
Pemerintah juga sedang mengkaji rencana terpisah untuk memungut biaya masuk 300 baht dari wisatawan asing (sering disebut sebagai “landing fee”) untuk mendukung dana pengembangan pariwisata dan perlindungan asuransi .
“Baca Juga : Dhinda Kalah Dramatis, Indonesia Tertinggal 1-2 dari Taiwan“
Thailand Menimbulkan Beban Tambahan Bagi Wisatawan Domestik dan Asing
Bangkok – Pemerintah Thailand sedang mempersiapkan skema baru yang dapat membebani warga negaranya serta berpotensi mengurangi daya saing pariwisata. Rencana kontroversial untuk memungut biaya keberangkatan bagi warga Thailand yang bepergian ke luar negeri menuai kritik tajam dari Asosiasi Agen Perjalanan Thailand (ATTA).
Tolak Pajak Keberangkatan
Presiden ATTA, Thanapol Cheewarattanaporn, meminta kementerian dan lembaga terkait untuk menunda atau membatalkan rencana pungutan biaya keberangkatan sebesar 1.000 baht. Thanapol memperingatkan bahwa hal itu dapat mengurangi permintaan penerbangan internasional di masa mendatang.
Menurutnya, jika warga Thailand enggan bepergian ke luar negeri, maskapai penerbangan asing akan melihat penurunan okupansi pada rute yang masuk ke Thailand. Hal ini dapat memicu pembatalan rute penerbangan internasional ke Thailand, yang justru akan merugikan sektor pariwisata inbound negara tersebut.
Konsumen: Antara Tagihan Listrik dan Biaya Perjalanan
Reaksi publik di media sosial pun beragam. Beberapa pengguna Thailand mengatakan kebijakan tersebut akan meningkatkan tekanan finansial di tengah tingginya biaya hidup (termasuk tagihan listrik dan biaya transportasi publik).
Yang lain mencatat bahwa tarif penerbangan ke beberapa destinasi domestik seringkali sebanding dengan rute internasional (misalnya harga tiket ke Phuket seringkali sama dengan tiket ke Kuala Lumpur atau Singapura). Kondisi ini membuat perjalanan ke luar negeri menjadi lebih menarik karena dianggap “nilainya lebih sepadan”.
Kelompok ini juga menyoroti akses transportasi umum yang terbatas ke beberapa daerah wisata di Thailand (seperti Koh Phangan atau Satun) dibandingkan dengan negara lain yang memiliki koneksi MRT/Bus yang mulus.
Sentimen Pro dan Kontra
Beberapa pengguna mengatakan mereka akan menerima biaya tersebut jika dana yang terkumpul dikelola secara transparan dan memberikan manfaat yang jelas dan terukur (misalnya pembangunan bandara domestik baru atau subsidi tiket untuk penerbangan ke daerah terpencil). Sementara yang lain menyatakan kekhawatiran tentang bagaimana dana tersebut akan dikelola, mengingat catatan korupsi di masa lalu.
Kenaikan Pajak Bandara (PSC) untuk Penumpang Asing
Sebelumnya, Thailand telah memutuskan menaikkan pajak bandara bagi penumpang penerbangan internasional yang keluar dari Thailand. Keputusan ini diumumkan setelah Dewan Penerbangan Sipil negara itu menyetujui kenaikan Biaya Layanan Penumpang (Passenger Service Charge/PSC) sebesar 53 persen di enam bandara utama.
Menteri Perhubungan Thailand, Pipat Ratchakitprakarn, yang memimpin rapat dewan pada Rabu, 3 Desember 2025, mengonfirmasi bahwa PSC untuk keberangkatan internasional akan naik dari 730 baht menjadi 1.120 baht (sekitar Rp 586 ribu) per orang. Kenaikan itu berlaku efektif pada awal tahun 2026, sekitar empat bulan setelah persetujuan akhir dan pengumuman publik.
Airports of Thailand (AOT) , yang mengoperasikan Bandara Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket, Chiang Mai, Chiang Rai, dan Hat Yai, memperkirakan penyesuaian ini akan menghasilkan pendapatan tahunan tambahan sebesar 10 miliar baht.
Dengan demikian, total tambahan biaya yang harus dibayar oleh seorang turis asing yang keluar dari Thailand kini menjadi:
- PSC (sudah naik): 1.120 baht
- Biaya Pariwisata (Landing Fee): 300 baht (direncanakan)
- Total “biaya tersembunyi”: sekitar 1.420 baht (Rp 760.000) per keberangkatan, di luar harga tiket pesawat.
Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pariwisata Thailand yang sedang berusaha memulihkan diri pasca-pandemi, karena wisatawan asing cenderung membandingkan total biaya perjalanan dengan negara pesaing seperti Vietnam, Malaysia, atau Indonesia. Pemerintah Thailand dihadapkan pada dilema antara meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan mempertahankan posisi kompetitif sebagai destinasi wisata global.
“Baca Juga : Dimensity 7450 & 7450X Debut, Fokus Gaming dan AI“
