garagedangeli.com – Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos, resmi mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Senin, 10 November 2025, menandai babak baru dalam perjalanan panjang penanganan perkara e-KTP yang sempat menyeret sejumlah nama besar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah menerima informasi terkait langkah hukum tersebut. Lembaga antirasuah itu menegaskan akan menghormati hak hukum setiap warga negara, termasuk Paulus Tannos, namun memastikan penyidikan kasus ini dilakukan secara sah dan sesuai prosedur.
“KPK menghormati hak hukum saudara PT yang mengajukan praperadilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan KTP elektronik,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Senin, 3 November 2025.
KPK PASTIKAN PENYIDIKAN SESUAI PROSEDUR
Budi menegaskan, KPK siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan oleh Tannos. Ia menyatakan penyidikan yang menjerat tersangka dilakukan berdasarkan bukti yang kuat dan prosedur hukum yang benar.
“Kami meyakini objektivitas dan independensi hakim dalam memutus praperadilan ini nantinya. Kami juga yakin komitmen penegakan hukum akan terus mendukung upaya pemberantasan korupsi,” tegas Budi.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa KPK tidak akan mundur menghadapi perlawanan hukum dari Tannos. Menurutnya, kerugian negara dalam kasus e-KTP sangat besar dan berdampak langsung pada pelayanan publik di sektor kependudukan.
“Terlebih korupsi dalam pengadaan e-KTP ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar, namun juga menghambat pelayanan publik di sektor kependudukan,” ujar Budi.
PERKEMBANGAN PROSES EKSTRADISI DI SINGAPURA
Sebelum langkah praperadilan ini, Kementerian Hukum dan HAM sempat menyampaikan perkembangan terbaru mengenai proses ekstradisi Paulus Tannos dari Singapura. Hingga kini, tersangka masih menolak untuk diserahkan secara sukarela kepada pemerintah Indonesia.
“Posisi PT saat ini belum bersedia diserahkan secara sukarela,” kata Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Widodo, dalam keterangan tertulis, Senin, 2 Juni 2025.
Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan pendekatan diplomatik dan melengkapi seluruh dokumen hukum yang diminta otoritas Singapura. Terbaru, Indonesia menyerahkan tambahan informasi hukum pada 23 April 2025 sebagai bagian dari permintaan ekstradisi.
Selain itu, Paulus Tannos juga telah menjalani sidang komitmen (committal hearing) di Singapura pada 23 Juni 2025. Dalam proses tersebut, ia mengajukan penangguhan penahanan atas penangkapan yang diajukan Pemerintah Indonesia.
Baca Juga : “Yah, BSU Tahap II Dipastikan Tidak Cair“
KASUS E-KTP MASIH JADI PRIORITAS PEMBERANTASAN KORUPSI
Kasus korupsi pengadaan e-KTP merupakan salah satu skandal terbesar dalam sejarah hukum Indonesia. Proyek bernilai triliunan rupiah ini merugikan negara dalam jumlah besar dan menjerat banyak pejabat tinggi, termasuk anggota DPR serta pejabat Kementerian Dalam Negeri.
KPK menegaskan bahwa proses hukum terhadap Tannos dan pihak lain yang terlibat akan terus berjalan. Lembaga ini berkomitmen menuntaskan kasus tersebut secara transparan dan akuntabel.
“Bagi KPK, kasus e-KTP bukan hanya tentang kerugian negara, tetapi juga tentang keadilan publik yang harus ditegakkan,” ujar Budi.
LANGKAH PRAPERADILAN JADI UJIAN PENEGAKAN HUKUM
Langkah Paulus Tannos mengajukan praperadilan dinilai sebagai upaya hukum sah untuk menguji keabsahan penetapan tersangka oleh KPK. Namun, pengamat hukum menilai bahwa substansi kasus dan bukti-bukti yang dimiliki KPK akan menjadi penentu utama dalam putusan hakim.
Jika praperadilan ditolak, maka proses hukum terhadap Tannos dapat segera dilanjutkan hingga ke tahap penuntutan. Sebaliknya, jika dikabulkan, KPK kemungkinan harus memperkuat kembali dasar penetapan tersangka.
Dengan perkembangan terbaru ini, publik kini menantikan langkah lanjutan dari proses hukum salah satu kasus korupsi terbesar dalam satu dekade terakhir. Pemerintah dan KPK diharapkan tetap menjaga komitmen dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam setiap tahap penegakan hukum kasus e-KTP.
Baca Juga : “Purbaya Ungkap Cara Lunasi Utang Pemerintah Rp9.138 Triliun“
