garagedangeli – Institut Teknologi Bandung (ITB) kembali menegaskan posisinya sebagai pionir literasi teknologi dengan menggelar seminar bertajuk “FTTH, FWA & Mobile Broadband: Strategi Manakah yang Terbaik untuk Mempercepat Pemerataan dan Peningkatan Performa Akses Digital Indonesia” .
Bertempat di Aula Timur Kampus ITB pada Selasa (7/4/2026), forum ini mempertemukan para akademisi, regulator, dan petinggi industri telekomunikasi untuk merumuskan peta jalan konektivitas nasional yang lebih inklusif .
Dalam diskusi tersebut, para pakar sepakat bahwa tantangan geografis Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu jenis teknologi.
Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia STEI ITB, Ian Josef Matheus Edward, menegaskan bahwa ketiga pilar konektivitas—Fiber to the Home (FTTH), Fixed Wireless Access (FWA), dan Mobile Broadband—harus dipandang sebagai solusi yang saling melengkapi .
“FTTH menawarkan kapasitas dan stabilitas terbaik, sementara FWA memberikan fleksibilitas dan kecepatan penggelaran. Keduanya perlu diposisikan sebagai solusi komplementer untuk memperluas akses digital,” ujar Ian .
Dari sisi regulasi, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Denny Setiawan, menekankan pentingnya komitmen pembangunan yang tidak hanya berpusat di kota besar. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan terus memantau penggelaran jaringan oleh operator seluler, dengan fokus utama memastikan layanan broadband menjangkau daerah underserved (kurang terlayani) guna memangkas kesenjangan digital .
Pemerintah menargetkan akses internet 100 persen bagi masyarakat pada 2029–2030, dengan kecepatan mobile broadband didorong mencapai 80 Mbps dan fixed broadband 64 Mbps pada 2026 .
Senada dengan hal tersebut, CTO MyRepublic Indonesia, Hendra Gunawan, menjelaskan implementasi lapangan di mana FTTH diposisikan sebagai tulang punggung (backbone) utama, sementara FWA berperan sebagai akselerator untuk meningkatkan penetrasi internet secara cepat.
“Kami memperkuat FTTH di kota-kota besar, namun menggunakan FWA sebagai akselerator di wilayah Regional 2 dan 3 yang belum terjangkau fiber optik,” ungkap Hendra . MyRepublic telah memenangkan lelang frekuensi 1,4 GHz untuk Regional 2 (Sumatera, Bali, Nusa Tenggara) dan Regional 3 (Kalimantan, Sulawesi), yang ideal untuk teknologi FWA .
Di sisi lain, Telecom Solutions Architect & Business Consultant ZTE Indonesia, Iman Hirawadi, menilai teknologi FWA berbasis 4G dan 5G sudah sangat matang. Namun, industri perlu mengejar skala ekonomi agar harga perangkat di tangan konsumen menjadi lebih terjangkau.
ZTE telah menjalin kemitraan dengan SURGE untuk menghadirkan layanan komersial 5G FWA 1,4 GHz pertama di dunia, yang mulai diluncurkan pada 19 Februari 2026 dengan kecepatan hingga 100 Mbps dan harga sekitar Rp100 ribu per bulan .
Menutup diskusi, Sekretaris Jenderal ATSI, Merza Fachys, mengingatkan pentingnya keseimbangan kebijakan. Ia menyoroti bahwa fixed broadband unggul dalam stabilitas, sedangkan mobile broadband menawarkan fleksibilitas mobilitas bagi pengguna.
“Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan pemerintah dapat menciptakan ekosistem industri yang seimbang dan berkelanjutan bagi seluruh penyedia layanan,” tutur Merza .
Melalui seminar ini, ITB berharap dapat mendorong kolaborasi lintas sektor yang lebih solid. Sinergi antara akademisi sebagai penyedia riset, regulator sebagai pembuat kebijakan, dan industri sebagai pelaksana lapangan diharapkan mampu mewujudkan pemerataan akses digital yang berkualitas di seluruh pelosok negeri .
“Baca Juga : Top 3: Liburan Gratis ke Islandia untuk Nonfotografer“
ATSI: Kebijakan Harus Ciptakan Ekosistem Seimbang bagi Seluruh Penyedia Layanan
Menutup diskusi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Merza Fachys, mengingatkan pentingnya keseimbangan kebijakan. Ia menyoroti bahwa fixed broadband (FTTH) unggul dalam hal stabilitas dan kapasitas besar, sementara mobile broadband menawarkan fleksibilitas mobilitas bagi pengguna yang selalu berpindah tempat.
“Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan pemerintah dapat menciptakan ekosistem industri yang seimbang dan berkelanjutan bagi seluruh penyedia layanan,” tutur Merza. Pernyataan ini menegaskan bahwa tidak boleh ada regulasi yang terlalu berat sebelah, misalnya hanya menguntungkan teknologi tertentu atau operator tertentu, karena pada akhirnya konsumenlah yang akan dirugikan dengan terbatasnya pilihan.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Merza juga menyentuh beberapa tantangan konkret yang masih dihadapi industri:
- Proses perizinan yang masih rumit di beberapa daerah, terutama untuk pembangunan menara dan penggelaran kabel fiber optik
- Tarif dan pajak yang perlu dievaluasi agar penetrasi broadband di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) tetap ekonomis bagi operator
- Perang harga yang tidak sehat di kota-kota besar, yang berpotensi menghambat investasi jangka panjang
Melalui seminar ini, ITB berharap dapat mendorong kolaborasi lintas sektor yang lebih solid. Sinergi antara akademisi sebagai penyedia riset dan analisis kebijakan, regulator (Kementerian Komunikasi dan Digital) sebagai pembuat kebijakan yang berpihak pada pemerataan, serta industri sebagai pelaksana lapangan diharapkan mampu mewujudkan pemerataan akses digital yang berkualitas di seluruh pelosok negeri.
Dengan target pemerintah untuk mencapai akses internet 100 persen pada 2029-2030, kolaborasi ini menjadi semakin krusial. Teknologi mana pun yang dipilih—FTTH, FWA, atau mobile broadband—tujuan akhirnya sama: tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal dari revolusi digital hanya karena tempat tinggalnya berada di daerah terpencil.
“Baca Juga : Mongolia, Korsel, Australia Dominasi Asia Cup 2026“