Menhan Dorong Latihan TNI Dua hingga Tiga Kali Setahun
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan agar latihan terintegrasi dan pembinaan TNI dilaksanakan dua hingga tiga kali dalam setahun. Langkah tersebut bertujuan memperkuat kesiapan personel, alutsista, serta dukungan operasional dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan.
Sjafrie menyampaikan usulan itu setelah menyaksikan latihan terintegrasi tiga matra TNI di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Rabu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan koordinasi antarmatra dalam menjalankan tugas pertahanan negara.
Sjafrie Nilai Frekuensi Latihan TNI Perlu Ditambah
Sjafrie menilai latihan TNI tidak cukup dilakukan hanya satu kali dalam setahun. Menurut dia, peningkatan frekuensi diperlukan untuk menjaga kesiapan prajurit dan memastikan alutsista dapat digunakan secara optimal ketika menghadapi situasi yang membutuhkan respons cepat.
baca juga: Menko Polkam Bantah Pemasangan Pagar Mal Antisipasi Kerusuhan
“Program latihan baik terintegrasi maupun latihan pembinaan di masing-masing angkatan tidak boleh dilaksanakan hanya satu kali dalam satu tahun. Latihan ini akan kita lakukan dua atau tiga kali dalam satu tahun,” kata Sjafrie.
Peningkatan frekuensi latihan juga mencakup pembinaan di setiap matra. Pola tersebut diharapkan dapat mempertahankan kemampuan personel sekaligus memperkuat koordinasi antara unsur darat, laut, dan udara.
Menurut Sjafrie, kesiapan pertahanan tidak hanya bergantung pada jumlah personel dan alutsista. Kemampuan prajurit mengoperasikan peralatan, menjalankan prosedur, serta berkoordinasi dalam operasi juga perlu dipelihara melalui latihan secara berkala.
Dukungan Anggaran Jadi Faktor Penting Latihan TNI
Pelaksanaan latihan yang lebih sering membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Kebutuhan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari operasional latihan hingga pemeliharaan alutsista dan dukungan logistik bagi personel.
Sjafrie menilai kehadiran pimpinan Komisi I DPR RI dalam kegiatan latihan memiliki arti penting. Dukungan legislatif diperlukan agar kebutuhan pembiayaan untuk meningkatkan kesiapan TNI dapat dipertimbangkan dalam kebijakan anggaran pertahanan.
Dengan frekuensi latihan yang lebih tinggi, TNI dapat memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengevaluasi kemampuan personel dan kesiapan peralatan. Evaluasi tersebut juga dapat menjadi dasar untuk memperbaiki prosedur serta mengidentifikasi kebutuhan operasional.
Kemhan Dorong Pemanfaatan Teknologi Pertahanan Dalam Negeri
Selain meningkatkan intensitas latihan, Kementerian Pertahanan juga mendorong pemanfaatan produk industri pertahanan dalam negeri. Salah satu teknologi yang disiapkan ialah kendaraan tanpa awak untuk pengawasan atau unmanned surveillance vehicle.
Teknologi tersebut direncanakan mendukung pengamanan wilayah perbatasan. Kendaraan tanpa awak dapat membantu TNI melakukan pengawasan dan mendeteksi aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan wilayah darat maupun laut.
Pemanfaatan teknologi pengawasan juga dapat memperkuat sistem pertahanan dengan menyediakan informasi situasional secara lebih efektif. Kemampuan tersebut penting bagi wilayah perbatasan yang memiliki karakter geografis luas dan membutuhkan pengawasan berkelanjutan.
Sjafrie menegaskan pengembangan industri pertahanan nasional merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan pertahanan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk pertahanan dari luar negeri.
Ke depan, usulan latihan TNI dua hingga tiga kali setahun akan membutuhkan kesinambungan antara perencanaan latihan, kesiapan alutsista, dukungan logistik, dan ketersediaan anggaran. Peningkatan frekuensi latihan diharapkan mampu menjaga kesiapan TNI sekaligus memperkuat kemampuan pertahanan nasional.
baca juga: KemenPANRB: Kelola konflik kepentingan kunci birokrasi berintegritas
