Progres Pembangunan Gedung MK dan KY di IKN Capai 12,41 Persen
Pembangunan fisik Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) di kawasan yudikatif Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, terus berjalan. Hingga saat ini, progres pembangunan kedua gedung tersebut rata-rata mencapai 12,41 persen.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan kawasan yudikatif mulai berlangsung pada Desember 2025 sebagai bagian dari konstruksi tahap kedua. Kawasan tersebut berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Kawasan Yudikatif IKN Dibangun di Lahan 15 Hektare
Kawasan yudikatif IKN memiliki luas sekitar 15 hektare. Area tersebut disiapkan untuk menampung sejumlah fasilitas lembaga peradilan dan pendukungnya.
Rencana pembangunan mencakup Gedung Mahkamah Agung, Plaza Keadilan, Gedung MK, Gedung KY, masjid, serta jaringan jalan kawasan.
baca juga: Cuaca Panas Eropa Jadi Tamparan Keras Sektor Ekonomi
Basuki menjelaskan kemajuan pembangunan sejumlah gedung di kawasan tersebut secara keseluruhan telah mencapai rata-rata 11,8 persen. Sementara itu, pembangunan jalan kawasan menunjukkan progres lebih tinggi, yakni 27,6 persen.
Jaringan jalan yang sedang dibangun memiliki panjang sekitar 7,8 kilometer. Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung konektivitas antarfasilitas di kawasan yudikatif.
Gedung MK Memiliki Luas Hampir 45 Ribu Meter Persegi
Secara khusus, progres fisik Gedung MK dan KY telah mencapai rata-rata 12,41 persen. Angka tersebut menunjukkan pembangunan kedua fasilitas kelembagaan tersebut terus memasuki tahapan konstruksi sesuai rencana.
Gedung MK dirancang memiliki luas sekitar 44.691 meter persegi. Bangunan tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas untuk menunjang pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi di IKN.
Fasilitas utama mencakup ruang sidang pleno berkapasitas sekitar 400 orang. Gedung tersebut juga menyediakan ruang rapat permusyawaratan hakim, ruang kerja kelembagaan, serta sejumlah area pendukung.
Kelengkapan fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung kegiatan persidangan, administrasi kelembagaan, dan aktivitas pendukung Mahkamah Konstitusi setelah pusat pemerintahan berpindah ke IKN.
Pemerintah Targetkan Kawasan Yudikatif Rampung 2027
Pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp3,1 triliun untuk pembangunan kawasan yudikatif atau pusat lembaga penegak hukum di KIPP IKN.
Pembangunan kawasan tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2027. Penyelesaian infrastruktur yudikatif menjadi bagian dari persiapan IKN agar dapat menjalankan fungsi sebagai ibu kota secara penuh pada 2028.
Target tersebut juga mencakup penyelesaian berbagai fasilitas utama yang berada dalam kawasan yudikatif. Pemerintah terus memantau perkembangan konstruksi untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai jadwal.
Hakim Konstitusi Arsul Sani sebelumnya menyampaikan optimisme terhadap kelanjutan pembangunan IKN. Pernyataan tersebut disampaikan saat meninjau kawasan yudikatif dan legislatif IKN.
Dalam kunjungan tersebut, Arsul juga melakukan penanaman pohon di kawasan yudikatif. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya menjaga aspek lingkungan dalam pengembangan kawasan pemerintahan baru.
Lokasi Kawasan Yudikatif Berdekatan dengan Istana Negara
Kawasan yudikatif berada di sisi barat Istana Negara yang terletak di KIPP IKN. Posisi tersebut menempatkan pusat lembaga peradilan dalam kawasan pemerintahan inti.
Sementara itu, kawasan legislatif berada di arah berlawanan dari kawasan yudikatif. Penataan tersebut mencerminkan pembagian fungsi kawasan pemerintahan berdasarkan kebutuhan masing-masing lembaga negara.
Dengan progres pembangunan Gedung MK dan KY yang telah mencapai 12,41 persen, pemerintah masih memiliki waktu untuk mengejar target penyelesaian pada Desember 2027.
Kemajuan pembangunan kawasan yudikatif akan menjadi salah satu indikator kesiapan infrastruktur kelembagaan IKN. Penyelesaian gedung, jalan, dan fasilitas pendukung secara tepat waktu diharapkan memperkuat kesiapan IKN menjalankan fungsi pemerintahan secara penuh pada 2028.
baca juga: Menko: Indonesia tetap menarik bagi investor di tengah dinamika global
